cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria" : 5 Documents clear
Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia Rohmat Junarto
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.219

Abstract

Indonesia is the fourth-highest contributor to carbon emissions in the world, which influence global climate change. Extra efforts are needed to restore the nation's image internationally by prioritizing real efforts. This effort can be carried out by embracing all stakeholders in multiple sectors. The aim of this study is to determine the extent of the realization of the efforts of the Indonesian government and stakeholders involved in mitigating and adapting to the impacts of climate change on the forest and land sectors at the local, regional, and international levels. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The data analysis used is a narrative-descriptive analysis. This research reveals that in the forest and land sectors, the Indonesian government has succeeded in controlling and managing peatlands, rehabilitating mangrove and seagrass areas, providing access to forest management through social forestry schemes, structuring forest areas, and optimizing the role of state-owned enterprises. Apart from that, in order to achieve net zero emissions (NZE), Indonesia is able to replace the use of fossil energy with renewable energy. The government has carried out this effort by issuing a number of green financing policies and incentives.   Indonesia menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi keempat di dunia yang mempengaruhi perubahan iklim global. Perlu usaha ekstra untuk mengembalikan citra bangsa dimata internasional dengan mengedepankan usaha nyata. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan merangkul segenap multi stakeholder pada multi sektor. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari upaya pemerintah Indonesia dan stakeholder yang terlibat dalam memitigasi dan mengadaptasi dampak perubahan iklim pada sektor hutan dan lahan di level lokal, regional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif naratif. Penelitian ini mengungkap bahwa pada sektor hutan dan lahan Pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dan mengelola lahan gambut; merehabilitasi kawasan mangrove dan lamun; memberikan akses pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial; melakukan penataan kawasan hutan; dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam rangka mencapai Net Zero Emission (NZE), Indonesia mampu mengurangi penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan. Usaha tersebut dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan insentif pembiayaan hijau.
Inovasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Inklusi dan Kearifan Lokal Melalui Layanan Spesial Tanpa Antri dan Pojok Angkringan Konsultasi Danang Kusumo Wijoyo; Dwi Wulan Pujiriyani; Abdul Haris Farid
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.220

Abstract

Since 2018, the Bantul Land Office has been actively working on reforms to raise the caliber of public services, one of which is the use of various public service innovations. The Bantul Land Office then took the initiative to create several land service innovations without using a technology base, namely LASTRI (Special Service without Queuing) and PANGKON (Consulting Corner) innovations as breakthroughs in convenience and fluency at service counters, including for those with special needs. This study will describe public service activities at the service counter of the Bantul Land Office, reviewing the application of LASTRI and PANGKON innovations, including the benefits and advantages offered both in terms of service providers and recipients, as well as the influence given to improving the quality of public services at the Bantul Land Office, using qualitative research methods with a descriptive approach. For the Bantul Land Office itself, the benefits obtained from the LASTRI and PANGKON innovations are that they can improve the quality of land services to the community and obtain community satisfaction through the Community Satisfaction Index (IKM) survey, as well as being more open and closer to the community. These innovations are also one of the indicators of achievement as a series of declarations for the development of the Integrity Zone, where the Bantul Land Office later received the title of Corruption Free Area (WBK) by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform in December 2020.   Pembaruan demi pembaruan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik gencar dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sejak tahun 2018 lalu, salah satunya melalui pemanfaatan berbagai inovasi pelayanan publik. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul kemudian berinisiatif menciptakan beberapa inovasi pelayanan pertanahan tanpa menggunakan basis teknologi, yakni inovasi LASTRI (Layanan Spesial Tanpa Antri) dan PANGKON (Pojok Angkringan Konsultasi) sebagai terobosan kemudahan dan kelancaran di loket pelayanan, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi LASTRI dan PANGKON serta pengaruh yang diberikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi LASTRI dan PANGKON dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Inovasi diterima oleh masyarakat yang ditunjukkan dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kantor pertanahan. Pelayanan menjadi lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. Inovasi-inovasi ini juga merupakan salah satu indikator capaian prestasi sebagai rangkaian deklarasi pembangunan Zona Integritas dimana Kantor Pertanahan kemudian memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2020.
Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya Zahra Ats Tsaurah; Fokky Fuad; M. Nazir Salim
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.243

Abstract

This research focuses on the importance of BMN certification in recording land assets in an orderly manner, using land certificates as proof of title. Data from SIMAN DJKN shows that there are still 53,293 plots of land that have not been certified, including those that have been certified but not the names of current BMN users. The research uses legal research methods by analyzing legal regulations and conducting interviews with regulatory implementers. The research results show that the management of BMN assets is regulated in PP 27 of 2014. Other certified land plots are usually obtained from BMN transfers through sales, exchanges, grants, or government capital. Land registration regulations are based on the UUCK and UUPA and their implementing regulations. Other certified land parcels originating from individual or legal entity certificates need to relinquish rights first, while those originating from government agency certificates that are not current BMN users do not need to relinquish rights. Other certified land parcels whose physical data have not changed do not require re-measurement, except for Measurement Letters issued before the enactment of PP 24 of 1997, which need to be validated. However, other certified land plots whose physical data have changed need to be re-measured.   Penelitian ini fokus pada pentingnya sertifikasi BMN dalam mencatat aset tanah secara tertib menggunakan sertipikat tanah sebagai bukti hak. Data dari SIMAN DJKN menunjukkan bahwa masih ada 53.293 bidang tanah yang belum bersertipikat, termasuk yang telah bersertipikat bukan atas nama Pengguna BMN saat ini. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis peraturan hukum dan wawancara dengan pelaksana peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset BMN diatur dalam PP 27 Tahun 2014. Bidang tanah bersertipikat lainnya biasanya diperoleh dari pemindahtangan BMN melalui penjualan, pertukaran, hibah, atau sebagai modal pemerintah. Peraturan pendaftaran tanah didasarkan pada UUCK dan UUPA serta aturan pelaksananya. Bidang tanah bersertipikat lainnya yang berasal dari sertipikat perorangan atau badan hukum perlu melepaskan hak terlebih dahulu, sementara yang berasal dari sertipikat instansi pemerintah yang bukan Pengguna BMN saat ini tidak perlu melepaskan hak. Bidang tanah bersertipikat lainnya yang data fisiknya tidak berubah tidak memerlukan pengukuran ulang, kecuali Surat Ukur yang diterbitkan sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997 perlu divalidasi. Namun, bidang tanah bersertipikat lainnya yang data fisiknya berubah perlu melakukan pengukuran ulang.
Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum Andhika Fajar Kurniawan; Eko Suharto; Dwi Wulan Titik Andari
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.245

Abstract

In its implementation, access arrangement activities do not always run smoothly; several problems are encountered, such as not knowing the capabilities of the subject and the land object; the parties involved are not optimal; and there is no increase in income after carrying out these activities. Therefore, it is necessary to prepare a plan based on the potential of the Sumberarum District area, the conditions of economic activities, and the parties involved so that its implementation can be maximized. The research method used is a survey with a quantitative descriptive approach. The results of the preparation of this plan include several strategies that focus on increasing people's income by reducing shopping costs, achieving maximum profits through increasing production aspects, increasing the value of production results, and improving marketing. Meanwhile, several obstacles to implementing access reform in Sumberarum District include the small area of rice fields per farmer (on average, only 0.1 hectares), which is limited for each farmer; the implementation of policies that do not benefit the community; the lack of interest of the younger generation in agriculture; and the absence of action. follow up on the policies that have been implemented, with one result being a minimal budget.   Abstrak: Pada pelaksanaannya kegiatan penataan akses tidak selalu berjalan lancar, beberapa permasalahan yang dihadapi seperti ketidaktahuan kemampuan subjek serta objek tanahnya, pihak yang terlibat kurang maksimal dan tidak ada peningkatan pendapatan setelah dilaksanakan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyusunan rencana berdasarkan potensi wilayah Kalurahan Sumberarum, kondisi kegiatan ekonomi dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat maksimal pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penyusunan rencana tersebut mencakup beberapa strategi yang berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengurangi biaya belanja, mencapai laba maksimum melalui peningkatan aspek produksi, peningkatan nilai hasil produksi, dan perbaikan dalam hal pemasaran. Sementara itu, beberapa kendala dalam pelaksanaan acces reform di Kalurahan Sumberarum mencakup luas lahan sawah tiap petani rata-rata hanya 0,1 hektar yang terbatas bagi setiap petani, penerapan kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat, kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian, dan ketidakadaan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah diterapkan, dengan salah satu akibatnya adalah anggaran yang minim.
Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara Fahrul Fauzi; Suparjo Sujadi
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.246

Abstract

The relocation of the National Capital is a national strategic project to create a sustainable city that attracts investment from both within the country and abroad. The Nusantara Capital Authority, which is responsible for the preparation, development, and management of the city, has authority over the management of land included in the assets controlled by the authority. This study aims to identify the extent of the authority of the rights of management holders in Nusantara Capital and its implications on investment activities there. The research employs a doctrinal research method, utilizing a normative juridical approach through the analysis of legislative policies in relation to their actual implementation. The study reveals that the Nusantara Capital Authority holds the power to formulate land allocation plans in accordance with the master plan of the Nusantara Capital, to utilize land management rights, and/or to collaborate with other parties. Additionally, the authority has the prerogative to determine rates and/or annual dues payable by land rights holders above the management rights of the Nusantara Capital Authority. The authority vested in the Nusantara Capital Authority as the holder of the rights of management can synergistically align with the strategy of attracting investors to invest in Nusantara Capital, particularly concerning the regulation of the duration of land rights with third parties in the Land Utilization Agreement.   Pemindahan Ibu Kota Negara adalah proyek strategis nasional untuk menciptakan kota berkelanjutan yang menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara, yang bertugas untuk persiapan, pembangunan, dan pengelolaan kota tersebut, memiliki wewenang atas pengelolaan tanah yang termasuk dalam aset yang dikuasai oleh otorita. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi sejauh mana kewenangan pemegang hak pengelolaan di Ibu Kota Nusantara dan implikasinya pada aktivitas investasi di sana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau pendekatan yuridis normatif dengan cara analisis kebijakan perundang-undangan terhadap realitas implementasi yang terjadi. Penelitian ini mengungkap bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki wewenang untuk menyusun rencana peruntukan tanah sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara, menggunakan tanah hak pengelolaan dan/atau mengkerjasamakan dengan pihak lain, dan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang harus dibayar mitra pemegang hak atas tanah di atas hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pemegang hak pengelolaan dapat berjalan beriringan dengan strategi menarik penanam modal untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, khususnya kewenangan untuk mengatur jangka waktu hak atas tanah dengan pihak ketiga dalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Mei-Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Jan-Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue